Proyek Milyaran Gunakan Gas LPG Subsidi 3 Kg

KAB.BOGOR, - Proyek peningkatan jalan Cikaret-Cibinong yang bersumber dari APBD Kab.Bogor TA. 2022 yang saat ini sedang berjalan mendapat sorotan tajam dari publik. Pasal nya, dalam pekerjaan proyek tersebut didapati adanya penggunaan gas LPG subsidi tabung 3 Kg sebagai bahan bakar oleh para pekerja.

Gas yang seharusnya diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu (miskin) ini digunakan oleh pekerja untuk las potong besi. Hal ini terpantau oleh awak media di lokasi pada hari Rabu pagi (29/6).

Baca juga: Rofik Hananto: Perpres BBM Harus Perbaiki Distribusi BBM Bersubsidi

Dari keterangan salah satu pekerja mengatakan bahwa besi-besi yang dipotong dengan alat las menggunakan bahan bakar gas LPG Subsidi 3 Kg tersebut untuk proyek jalan.

Sementara itu, Ketua DPC Hiswana Migas Bogor Rayan Cecep Fazar yang mintai tanggapan terkait temuan tersebut dengan tegas mengatakan jelas melanggar aturan.

Baca juga: Mulyanto Minta Presiden Segera Revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014

"LPG 3 Kg pada prinsipnya diperuntukkan untuk usaha mikro dan rumah tangga, untuk sanksi nya berupa teguran keras karena tidak sesuai dengan peruntukannya, " jelas nya, Rabu (29/6).

 Untuk diketahui, proyek yang bersumber dari APBD Kab.Bogor TA. 2022 ini menelan biaya Rp 2, 4 milyar. Bertindak sebagai pihak pelaksana CV. RAJANSKA BANGUNUTAMA dan konsultan pengawas PT. DIMENSI RONAKON dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender.

Baca juga: Bambang Haryadi: Distribusi Solar Subsidi Harus Diawasi Ketat

Terkait penggunaan gas subsidi 3 Kg sendiri sudah diatur oleh pemerintah bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 Kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Pengguna lain LPG 3 Kg, sesuai dengan Perpres Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 Kg Liquefied Petroleum Gas untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air Bagi Petani Sasaran adalah nelayan sasaran dan petani sasaran.

Baca juga: Bukhori Yusuf: Kenaikan BBM Jadi Beban Pendamping PKH

Terkait sanksi nya sendiri sudah diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI, pada pasal 55 disebutkan “ Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000, 00 (enam puluh miliar rupiah).”

Hingga berita ini ditayangkan media terus melakukan verifikasi lebih lanjut kepada pihak terkait.

Baca juga: Netty Prasetiyani Sebut Imbas Kenaikan BBM Bisa Picu Gelombang PHK

(LUKY)